Bayangkan seorang ibu yang sedang mengurus izin usaha kecil di kotanya. Pagi hari ia membuat akun di aplikasi perizinan. Siangnya ia diminta mendaftar lagi di aplikasi lain untuk ikut pelatihan UMKM. Minggu depannya, giliran aplikasi bantuan modal.

Nama, NIK, alamat. Diketik ulang tiga kali.

Ia mungkin tidak pernah mendengar istilah integrasi data. Namun, ia jelas merasakan akibatnya ketika integrasi itu tidak ada.

27 ribu aplikasi, dan masih bertambah

Awal 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi pemerintah di pusat dan daerah. Banyak di antaranya tumpang tindih, mengerjakan hal yang mirip dengan data yang mirip pula.

Angka itu bukan tanda daerah malas berinovasi. Justru sebaliknya. Hampir setiap program baru datang membawa aplikasinya sendiri, dengan dinas yang berbeda, vendor yang berbeda, dan tahun anggaran yang berbeda. Lama-kelamaan yang terbentuk bukan satu sistem, melainkan kumpulan pulau yang tidak saling menyapa.

Biayanya tidak selalu kelihatan

Di atas kertas, aplikasi yang tidak terintegrasi jarang terlihat bermasalah. Semuanya berjalan dan laporan tetap jadi. Coba lihat sedikit lebih dekat.

Warga mengisi data yang sama berulang kali, dan sebagian akhirnya menunda mengurus layanan.

Pegawai menyalin data dari satu sistem ke sistem lain, lalu mencocokkannya secara manual menjelang tenggat laporan.

Dua dinas bisa memegang angka yang berbeda untuk hal yang sama, dan rapat pun habis untuk memperdebatkan angka mana yang benar.

Aplikasi yang kontraknya sudah selesai sering tetap menyala tanpa pembaruan. Datanya masih ada, penjaganya yang sudah tidak ada.

Poin terakhir ini paling jarang dibicarakan, padahal risikonya paling besar.

Pusat sudah bergerak ke arah yang sama

Kabar baiknya, arah kebijakan nasional sekarang sejalan dengan kebutuhan ini. Komdigi mendorong agar sistem di daerah diselaraskan dengan infrastruktur pusat, termasuk Pusat Data Nasional dan API nasional sebagai jalur pertukaran data layanan publik.

Pada Juli 2026, Bappenas bersama sejumlah kementerian mematangkan Rencana Aksi Pemerintah Digital 2026 sampai 2030. Dalam pembahasan itu, Komdigi menyampaikan beberapa strategi, di antaranya memisahkan lapisan data dari aplikasi, membangun satu portal layanan terpadu, dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Perwakilan daerah di forum yang sama juga mengingatkan hal yang tidak kalah penting. Daerah tetap butuh ruang untuk menyesuaikan kebijakan, ditambah dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas pegawai.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi aplikasi apa yang perlu dibuat tahun ini, melainkan bagaimana aplikasi yang sudah ada bisa saling terhubung.

Lalu, mulai dari mana?

Tidak perlu menunggu proyek besar. Beberapa langkah berikut bisa dikerjakan bahkan sebelum anggaran tahun depan disahkan.

Pertama, petakan dulu apa yang sudah ada. Aplikasi apa saja yang dimiliki, siapa pemiliknya, masih dipakai atau tidak, dan data apa yang disimpan. Banyak instansi baru sadar berapa banyak aplikasinya setelah benar-benar menghitung.

Kedua, sepakati sumber data induk. Data kependudukan dipegang siapa, data usaha dipegang siapa. Dengan begitu, warga cukup memberikan datanya sekali dan sistem lain tinggal mengambil dari sumber yang sama.

Ketiga, masukkan integrasi ke dalam spesifikasi pengadaan. Setiap aplikasi baru sebaiknya sudah punya jalur pertukaran data (API) sejak hari pertama. Menambahkannya belakangan hampir selalu lebih mahal.

Selain itu, ada dua hal yang sering terlewat. Hitung biaya perawatan, bukan hanya biaya pembuatan. Lalu, berani mematikan aplikasi yang sudah tidak dipakai setelah datanya dipindahkan dengan rapi.

Pada akhirnya

Warga tidak menghitung berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah daerahnya. Yang mereka ingat adalah apakah urusannya selesai tanpa harus mengulang dari awal.

Integrasi memang tidak semenarik peluncuran aplikasi baru. Tidak ada seremoni, tidak ada potong pita. Namun, justru dari situlah layanan publik terasa benar-benar mudah.